Surabaya, Kabarterdepan.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) saat ini tengah fokus menggodok peraturan daerah (Perda) untuk perlindungan kepada disabilitas. Hal ini dilakukan agar pendidikan untuk ABK dapat sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan dalam prosesnya penyusunan Perda tentang disabilitas pihaknya bekerja sama dengan koalisi difabel Jawa Timur, berdasarkan data mereka saat ini terdapat sekitar 6 juta orang.
“Berdasarkan data mereka penyandang disabilitas ada sekitar 6 juta, angka ini melebihi 10 persen, dimana jumlah penduduk Jatim sekitar 47 juta, 10 persennya kan berarti 4,7 juta,” kata Sri Untari saat ditemui usai peresmian SLB-B Negeri Karya Mulia, Senin (5/1/2026).
Dirinya menegaskan dengan jumlah disabilitas sebanyak 6 juta orang, minimal diperlukan 1 SLB Negeri di tiap kabupaten kota. Pihaknya juga akan terus memonitor pelaksanaan pendidikan disabilitas dengan memberikan bantuan baik dari APBD maupun APBN.
“Baik swasta maupun negeri pasti kita bantu kita kuatkan, karena ada program di pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pendidikan disabilitas agar dapat diakses semua orang,” tambahnya.
Selain memperhatikan akses pendidikan pihaknya juga menaruh perhatian terhadap penempatan kerja atau SDM para disabilitas. Pemprov Jatim sendiri telah mempersiapkan 100 ribu lapangan pekerjaan bagi golongan disabilitas, namun hingga saat ini penyerapannya masih kecil di angka 2 persen.
DPRD Jatim Masifkan Lapangan Kerja Disablitas
“Jadi kita sudah siapkan 100 ribu lapangan kerja bagi disabilitas, tapi mungkin karena informasinya belum sampai atau kurang merata penyerapan nya kecil sekali hanya 2 persen,” paparnya.
“Kedepan DPRD Jatim akan memasifkan informasi lapangan kerja melalui daerah pilihan (Dapil) masing – masing, agar informasi ini bisa semakin luas,” pungkasnya.
