Sleman, kabarterdepan.com – Yogyakarta kembali mengalami lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dengan jumlah pengunjung mencapai jutaan orang dalam waktu singkat.
Aktivitas wisata di Yogyakarta saat libur Nataru tampak semakin menggeliat, mulai dari pusat kota, kawasan budaya, hingga pemukiman warga yang berdekatan dengan destinasi unggulan.
Lonjakan Wisatawan saat Nataru
Sosiolog UGM Arie Sujito menilai lonjakan wisatawan mencerminkan daya tarik kota yang terus meningkat.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai peluang bisnis bagi pemodal besar, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat peran dan kapasitas ekonomi masyarakat lokal.
“Kepadatan wisata memang membuka ruang ekonomi, tetapi perlu dikelola secara kolaboratif agar manfaatnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” ujarnya, Rabu (31/12).
Di tengah meningkatnya mobilitas wisata, warga lokal merasakan dampak langsung berupa kemacetan, keterbatasan ruang publik, hingga persoalan lingkungan seperti sampah.
Situasi ini kerap mengganggu aktivitas harian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan padat dan menjadi bagian dari ekosistem wisata.
Arie menekankan bahwa pemodal dan pelaku usaha skala besar memiliki tanggung jawab sosial untuk turut memberdayakan warga sekitar
Bentuknya bisa melalui kemitraan dengan UMKM lokal, penggunaan tenaga kerja setempat, hingga dukungan terhadap homestay, kuliner rumahan, dan ekonomi kreatif berbasis komunitas.
“Jika pemodal besar mau membuka ruang kolaborasi dan alih manfaat dengan pelaku lokal, pariwisata justru bisa menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan ruang publik dan lingkungan yang berkelanjutan. Menurut Arie, investasi pariwisata idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada kualitas hidup warga dan kelestarian kota.
Budaya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah perlu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, investor, dan masyarakat.
Dari sisi kebijakan, Arie menilai pemerintah berperan penting sebagai penyeimbang. Perencanaan tata kota dan pengaturan mobilitas wisata perlu dirancang secara jangka panjang, termasuk melalui kerja sama lintas wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi.
Dengan demikian, beban kepadatan tidak hanya bertumpu pada kota, dan peluang ekonomi dapat tersebar lebih merata.
Jika lonjakan wisata terus terjadi setiap musim liburan, antisipasi risiko sosial perlu dilakukan sejak awal.
Ketegangan antara warga lokal dan pendatang dapat dihindari apabila pertumbuhan pariwisata dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan distribusi manfaat yang adil.
“Yogyakarta akan tetap nyaman dan humanis jika pembangunan pariwisatanya melibatkan warga sebagai subjek utama, bukan sekadar penonton.
Ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk para pemodal, agar keadaban kota tetap terjaga,” pungkas Arie. (Hadid Husaini)
