Mojokerto, KabarTerdepan.com — Kades (Kepala Desa) dan Sekretaris Desa (Sekdes) dan perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam Pamong Mojopahit menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto di Kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (24/12/2025).
Fokus negosiasi terpusat pada penolakan penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2026.
Para Kades dan Sekdes menegaskan tuntutan utama mereka, adalah pengembalian besaran ADD dan DD ke level semula sebelum penurunan indikator baku. Mereka berargumen bahwa pengurangan dana tersebut secara langsung memengaruhi penghasilan tetap / gaji tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa, serta menyulitkan penyusunan APBD karena defisit anggaran untuk operasional BPD, PKK, program kesehatan masyarakat, dan kegiatan pembangunan desa lainnya.
“Dana desa aja pak sudah dikit kisaran 2.000.000 kalau dipotong lagi udah ga cukup, apalagi buat guru ngaji, istri anak kita makan apa pak,” ujar Sunardi sebagai slaah satu kades.
Penjelasan Sekda Kabupaten Mojokerto
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menjelaskan bahwa siltap tahun 2026 tidak akan dikurangi serupiah pun dibandingkan tahun 2025, dengan alokasi bisa melebihi 30% dari ADD selama tidak naik dari tahun sebelumnya.
“Besaran ADD sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menetapkan minimal 10% dari DAU dan dana bagi hasil, dan Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan 13%. Namun, penurunan dana transfer dari pusat membuat total ADD berkurang, sehingga tidak memungkinkan pengembalian ke besaran sebelumnya,” katanya.
Negosiasi berlangsung sekitar 45 menit tanpa mencapai titik temu. Para Kades dan Sekdes menolak meninggalkan lokasi dan bersikeras menunggu Bupati Mojokerto secara langsung. Setelah satu jam menunggu, dikabarkan bahwa Bupati sedang berada di luar kota dan akan segera datang ke Kabupaten Mojokerto untuk melanjutkan pembahasan langsung dengan perwakilan demonstran.
Aksi dan audiensi berlangsung kondusif, meskipun di beberapa waktu terjadi saling tunjuk dan debat karena tidak ada titik temu. Para Kades dan Sekdes menegaskan bahwa gerakan ini bukan untuk melawan pemerintah, melainkan demi memastikan anggaran desa cukup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Setelah beberapa jam, bupati datang dan dibuka rapat secara tertutup dengan sekitar 10 – 15 Kades Sekdes, dengan hasil tuntutan tidak dikabulkan bupati, dan kades mengatakan akan datang lagi dengan massa lebih banyak di tanggal 5 Januari 2026, lantaran imbas dari tuntutan jika tidak dikabulkan mempengaruhi RT RW guru ngaji karang taruna dan lain sebagainya. Aksi demo diakhiri dengan perkumpulan perangkat desa, kades dan sekdes kembali pulang tetapi dengan janji akan membawa massa lebih banyak kedepannya. (Rio)
