Sleman, kabarterdepan.com – Fenomena parkir liar yang kembali bermunculan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai bukan persoalan baru.
Pengamat Pariwisata Universitas Sanata Dharma, Ike Janita Dewi, menilai masalah ini terus berulang karena lemahnya ketegasan pemerintah dalam melakukan penindakan.
Parkir Liar Merugikan Pengunjung
Lonjakan wisatawan ke Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, disebut selalu dibarengi munculnya praktik parkir ilegal yang merugikan pengunjung. Ike menegaskan, pemerintah seharusnya tidak sekadar menyiapkan kantong parkir resmi, tetapi juga konsisten menertibkan parkir liar di lapangan.
“Berdasarkan data BPS, sekitar 50 persen wisatawan yang datang saat libur panjang menggunakan kendaraan pribadi atau sewa. Sementara Malioboro dan sekitarnya masih menjadi tujuan utama,” ujar Ike saat dihubungi, Rabu (24/12/2025).
Meski Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta telah menyediakan sejumlah kantong parkir, seperti di Ketandan dan Beskalan, Ike menilai tingginya permintaan saat Nataru membuka peluang bagi oknum tertentu untuk tetap menyediakan parkir ilegal.
“Dengan demand setinggi itu, hampir pasti muncul parkir liar. Dan karena statusnya liar, tarifnya sering melebihi ketentuan,” katanya.
Ia menyoroti lemahnya penindakan terhadap parkir liar yang kerap membuat pemerintah terkesan lepas tangan. Akibatnya, praktik nuthuk atau pungutan tarif di luar ketentuan kembali marak setiap musim liburan.
“Wisatawan tidak mau tahu itu parkir resmi atau tidak, yang penting mereka parkir di Jogja. Nah, di situlah masalahnya,” imbuh Ike.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengakui masih ada sejumlah titik rawan parkir liar, terutama di kawasan selatan Stasiun Tugu hingga Jalan Pasar Kembang.
“Potensi paling tinggi memang di area tersebut,” katanya saat jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (12/12/2025).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dishub Kota Yogyakarta membuka Stadion Kridosono sebagai kantong parkir tambahan bekerja sama dengan pihak swasta. Stadion tersebut diklaim mampu menampung kendaraan roda dua maupun roda empat wisatawan yang berkunjung ke Malioboro.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga mendorong penerapan sistem pembayaran parkir menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Ia menyebut Dishub menargetkan penerapan QRIS di 150 titik parkir.
“Kami sudah menggunakan QRIS, tapi tentu tetap perlu pengawasan di lapangan,” ujar Hasto. (Hadid Husaini)
