Sleman, Kabarterdepan.com – Di balik data 7.207 penyandang disabilitas yang tercatat Dinas Sosial Sleman, salah satu persoalan yang mencuat adalah masih adanya disabilitas yang hidup dalam kondisi terlantar.
Pemerintah menegaskan perlunya dukungan bersama antara keluarga, lingkungan, dan lembaga sosial untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Dinsos Sleman Ungkap Tidak Semua Keterlantaran Disebabkan Lingkungan
Plt Kepala Dinsos Sleman, Sigit Indarto, menyampaikan bahwa tidak semua kondisi keterlantaran disebabkan oleh lingkungan.
Sebagian lainnya dipicu faktor kondisi individu maupun kurangnya dukungan sekitar. Karena itu, menurutnya, pembangunan inklusif tak cukup hanya lewat program pemerintah.
“Disabilitas ada perlakuan terlantar, ada juga yang memang kondisi individu yang kemudian terlantar,” ujarnya.
“Yang mempunyai anak disabilitas, bukan hanya Dinsos tapi juga lingkungan harus bertanggung jawab memenuhi haknya,” tambahnya.
Untuk menanggulangi kondisi tersebut, Dinsos Sleman mengoperasikan Rumah Penampungan Sementara (RPS) yang menjadi titik penanganan pertama sebelum penyandang disabilitas disalurkan ke Balai Dinas Sosial DIY.
Fasilitasi ini melengkapi berbagai bantuan lain yang diberikan pemerintah, termasuk bantuan pangan, sandang, dan akses peralatan bantu.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ludiyanta, menjelaskan bahwa pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas tetap dilakukan lewat program berlapis, salah satunya Jaringan Pengaman Sosial (JPS).
“Kalau mereka memerlukan alat bantu, mereka bisa mengakses JPS. Untuk sandang pangan kami fasilitasi melalui bantuan dalam bentuk uang,” ujarnya.
Tahun ini, bantuan bagi penyandang disabilitas berat diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan, terdiri dari Rp250 ribu untuk pangan dan Rp50 ribu untuk sandang melalui transfer rekening.
Kemandirian Penyandang Disabilitas Semakin Meningkat
Di tengah upaya pemerintah memperluas perlindungan, sebagian penyandang disabilitas justru menunjukkan kemandirian tinggi.
Bambang Suyanto, penyandang disabilitas tuna daksa, mengaku banyak di antara mereka kini mampu bekerja dan berpenghasilan sendiri.
“Alhamdulillah kita kebanyakan sudah mandiri. Ada yang usaha elektronik, ada yang kerajinan. Selama kita bisa akses alat bantu, Insya Allah bisa jalan,” ujarnya.
Namun ia juga menyinggung bahwa bantuan materi seperti beras tidak selalu dimanfaatkan, karena sebagian penyandang disabilitas memilih fokus meningkatkan usaha mandiri.
Upaya pemerintah dan kemandirian warga kini berjalan berdampingan, namun tantangan terbesar tetap pada memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang dibiarkan terlantar tanpa perlindungan yang memadai. (Hadid Husaini)
