Bekasi, Kabarterdepan.com – Viral video yang menampilkan Direktur Utama (Dirut) Perumda PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, Ali Imam Faryadi, tertidur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Bekasi, memicu gelombang kritik.
Namun, muncul pertanyaan serius: siapa yang merekam dan menyebarkan video dari ruang rapat resmi, dan untuk apa?
Rapat Tertutup, Peserta Terbatas
RDP terkait pembahasan Rancangan Perda Penyertaan Modal untuk BUMD dihadiri terbatas oleh anggota Pansus 8 DPRD, Asda II Pemkot Bekasi, dan perangkat Bagian Ekonomi Pemkot Bekasi.
Akses ke ruangan sangat terbatas, membuat penyebaran video ini jadi tanda tanya.
Isu Oknum Dewan Berinisial ‘E’
Beredar isu bahwa video diduga direkam dan disebarkan oknum anggota dewan berinisial E. Jika benar, ini bukan sekadar soal Dirut tertidur, tapi juga etik, tata kelola informasi, dan nuansa politik.
Persatuan Bocah Bekasi Ariya Bakrie menilai penyebaran video bermasalah, melanggar etik, dan sarat kepentingan politik.
“Anggota Dewan punya kode etik. Mengambil gambar dari forum resmi lalu menyebarkannya ke publik tanpa izin, itu tidak profesional dan berpotensi jadi alat tekanan politik,” katanya.
“Fenomena ini harus diusut, bukan sekadar fokus pada kontennya. Pertanyaan utama: siapa yang merekam, siapa yang menyebarkan, dan apa motifnya? Jika ada unsur kesengajaan untuk mempermalukan, ini lebih berbahaya daripada isu Dirut tertidur,” cetus Ariya.
Ketegangan ini bisa merusak harmonisasi legislatif-eksekutif, menghambat kebijakan strategis, termasuk penyediaan air bersih dan penguatan BUMD.
Dorongan Evaluasi dan Penegakan Etik
BK DPRD diminta telusuri keterlibatan oknum dewan, Pimpinan Pansus 8 klarifikasi tata tertib dokumentasi, dan Pemkot Bekasi tegaskan SOP dokumentasi rapat.
“Kritik terhadap BUMD sah, tapi harus berbasis data dan mekanisme resmi, bukan potongan video viral tanpa konteks,” pinta Ariya.
