Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran.
Hal ini disampaikan saat membuka Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025.
Bupati menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya prosedur wajib, melainkan indikator utama yang menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Acara ini dilaksanakan pada Senin (24/11) siang, bertempat di Grand Whiz Hotel Trawas, dan dihadiri oleh jajaran penting Pemkab Mojokerto.
Bupati Mojokerto Tekan Pentingnya Peran Pengelola Keuangan
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta seluruh pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Turut hadir pula narasumber ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur, Ruli Ario Wibowo.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa peran para pengelola keuangan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, seluruh kegiatan dan anggaran pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: menghadirkan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan bukan sekadar kewajiban dan pekerjaan, tetapi amanah besar yang menentukan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Setiap angka dan dokumen memiliki dampak langsung terhadap pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” tegasnya.
Gus Bupati menyampaikan, kegiatan pembinaan ini menjadi ruang belajar produktif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang di era modern.
Bupati Albarraa juga menyinggung laporan keuangan Sekretariat Daerah menjadi bagian penting dalam keberhasilan Kabupaten Mojokerto mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali berturut-turut, dan berharap komitmen tersebut terus dipertahankan.
Selain itu, Bupati meminta agar temuan bersifat administratif pada pelaksanaan APBD Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dijadikan perhatian dan pembelajaran bersama.
“Temuan tersebut bukan semata catatan korektif, tetapi pengingat agar kita terus meningkatkan ketertiban, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,” ujarnya.
Menurut Bupati, kompleksitas kinerja Sekretariat Daerah turut menunjang keberhasilan capaian program pembangunan daerah dan mendukung visi-misi pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, ketelitian dan kecermatan harus menjadi prioritas, mengingat kerja keuangan adalah kerja detail.
“Kita tidak boleh bekerja hanya karena rutinitas, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan berhubungan langsung dengan kepercayaan publik,” imbuhnya.
Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Ia mendorong seluruh bagian di Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab serta menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pada ruang lingkup kerja Bupati dan Wakil Bupati yang juga berada dalam Sekretariat Daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Albarra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan yang terus bekerja di tengah padatnya aktivitas pemerintahan, seraya menegaskan komitmen Pemkab Mojokerto untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas publik.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal terpenting bagi pemerintah. Mari bekerja lebih disiplin, lebih teliti, dan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.
