Blora, Kabarterdepan.com – Proyek peningkatan Jalan Japah–Tunjungan di Blora senilai Rp27,9 miliar yang bersumber dari APBN melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025, kini menyisakan persoalan baru bagi warga dua desa di Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
Alih-alih membawa kenyamanan, pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer tersebut justru membuat akses lingkungan di Desa Kalangan dan Sambongrejo mengalami kerusakan berat.
Sejak pelaksanaan pekerjaan dimulai 10 Oktober 2025 oleh PT Mitra Wardhana, aktivitas kendaraan bertonase besar semakin padat. Mobilisasi truk pengangkut material dan alat berat melewati jalan desa tanpa pembatasan waktu maupun tonase, sehingga memicu kerusakan di sejumlah titik.
Pantauan di lapangan memperlihatkan kondisi memprihatinkan berupa paving retak dan pecah, badan jalan turun, hingga ruas yang bahkan tidak bisa dilewati sepeda motor.
Warga mengaku jalan lingkungan yang semula masih layak kini berubah menjadi rusak parah, terlebih di tengah masuknya musim hujan.
Warga Blora Resah
Hana, warga Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora menyampaikan keresahannya karena akses utama warga kini nyaris tidak dapat digunakan.
“Sejak digunakan akses mobilisasi proyek pembangunan jalan Kalangan ke Japah malah semakin parah. Harusnya pemerintah pusat bisa memperhatikan itu. Karena kan dibuat akses lalu-lalang truk atau alat berat,” ungkapnya.
Menurut Hana, struktur paving memang dirancang untuk beban terbatas. Penggunaan jalan desa oleh kendaraan berat secara berulang-ulang membuat kualitas paving tak mampu bertahan.
“Setau saya, paving block kan punya batas kemampuan menahan beban sekitar 3–5 ton, tergantung kualitas dan lapisan dasarnya. Kalau dilalui alat berat berkali-kali tanpa penguatan struktur bawah, ya kerusakan seperti ini sulit dihindari,” jelasnya lagi.
Ia menyebutkan, kerusakan yang terjadi membentang cukup panjang.
“Kerusakan jalan ini membentang kurang lebih 2 kilometer. Kondisinya sudah cukup parah, mulai dari paving yang amblas hingga retak-retak. Kami berharap ada penanganan segera, maupun setelah proyek selesai. Karena jalan ini merupakan akses utama warga sini,” harapnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh pemerintah desa. Kepala Desa Sambongrejo, Siswadi, mengaku telah menerima banyak aduan terkait lalu-lalang kendaraan proyek yang melewati jalan desa.
“Keluhan dari masyarakat sudah banyak yang masuk. Sehingga saya berinisiatif melayangkan surat ke dinas PUPR Blora. Tapi jawabannya itu penanggungjawabnya dari pemerintah pusat,” terang Siswadi.
Sementara itu, dari pihak pemerintah pusat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.6 Provinsi Jawa Tengah, Arif Agus Setyawan, menyebutkan bahwa koordinasi sudah dilakukan untuk menangani kerusakan jalan desa yang terdampak.
“Minggu lalu sudah koordinasi dengan dinas dan ada perbaikan terhadap jalan tersebut. Nanti kami konfirmasi ke PJ ya,” kata Arif.
Warga berharap perbaikan tidak sekadar tambal sulam, mengingat kerusakan yang terjadi cukup luas dan merupakan salah satu jalur vital bagi aktivitas masyarakat setempat. (Rengga)
