Malang, Kabarterdepan.com – Pemkab Mojokerto mengambil langkah strategis dalam perbaikan kualitas data daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan Daerah.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto.
Acara ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang Mirama pada Kamis (20/11), bersamaan dengan 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dan BPS di wilayah masing-masing.
Komitmen Pemkab Mojokerto untuk DTSEN
Langkah ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan yang presisi dan berbasis bukti.
Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Keakuratan DTSEN
Dalam arahannya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menegaskan keakuratan DTSEN menjadi penentu ketepatan penyaluran intervensi pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan BPS menjadi kunci keberhasilan pemutakhiran data.
“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Selain memastikan dampak bagi penerima, kesesuaian DTSEN dengan kondisi riil di lapangan juga mempermudah integrasi program pemerintah pusat dan daerah.
“Sehingga ego sektoral bisa dihindari,” tambahnya.
MoU Kolaborasi Perkuat Pemutakhiran DTSEN
Mensos juga menyebut, komitmen kolaborasi pemutakhiran DTSEN telah ditunjukkan oleh pemerintah daerah bersama BPS kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka mendukung pembangunan daerah. MoU ini merupakan langkah strategis menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
“Saya menginformasikan bahwa data kami sudah baik, belum semuanya tepat sasaran, tetapi jika dibandingkan enam sampai tujuh bulan lalu, data kami saat ini semakin akurat,” kata Mensos.
Khofifah: Data Akurat Pengaruhi Inflasi dan Stabilitas Pangan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menekankan bahwa akurasi data khususnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengendalian inflasi dan stabilitas pangan.
Menjelang Natal–Tahun Baru dan Ramadhan, kebutuhan masyarakat meningkat sehingga data yang presisi diperlukan untuk memastikan distribusi komoditas tepat sasaran.
“Data akan sangat menentukan bagaimana sasaran sembako, mulai dari perbandingan harga hingga pergerakan harga. Apalagi menjelang Nataru dan puasa, dinamika kebutuhan masyarakat pasti tinggi,” jelas Khofifah Indar Parawansa.
Pemprov Jatim Pastikan Distribusi Komoditas Pangan Tetap Optimal
Gubernur Jatim Khofifah menegaskan, inflasi di Jawa Timur masih terkendali berkat koordinasi rutin dengan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah memastikan distribusi komoditas pangan berjalan optimal.
“Pastikan distribusi SPHP, gula, dan minyak, baik melalui Food ID maupun Bulog. Hari ini selain penandatanganan MoU, kita sekaligus memitigasi ketersediaan sembako di daerah,” tegas Gubernur Khofifah.
Aplikasi Singosari Jadi Dashboard Potensi Desa
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan kolaborasi pemerintah daerah di Jawa Timur memperkuat upaya pemutakhiran DTSEN di seluruh kabupaten/kota.
Ia juga memperkenalkan aplikasi Singosari, hasil kolaborasi BPS dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menjadi platform data potensi desa.
“Aplikasi Singosari ini menjadi dashboard lengkap, tidak hanya level provinsi tetapi kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa. Ini bisa digunakan pemda untuk merumuskan kebijakan,” ujar Amalia.
Sinergi Pemkab Mojokerto dan BPS Diperkuat Lewat Nota Kesepahaman
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama Badan Pusat Statistik dalam menyediakan data statistik yang lebih akurat dan terintegrasi.
Kehadiran Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas data, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. (*)
