Sleman, Kabarterdepan.com – Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna melihat kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk meminimalisir dampak sosial yang lebih luas.
Pasalnya, menurut akademisi UGM itu, saat ini negara dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tengah lesu, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut masih bisa ditoleransi.
“Kita bisa amati, saat ini cukup banyak industri padat karya yang gulung tikar sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” kata Hempri pada Jumat (14/11/2025).
“Oleh karena itu, dalam jangka pendek, kebijakan tersebut mungkin dimaksudkan untuk meminimalkan dampak sosial yang lebih luas, khususnya pengangguran,” papar akademisi UGM.
Akademisi UGM: Pemerintah Harus Kampanyekan Bahaya Rokok
Kendati begitu, kesehatan disebutnya tidak bisa terabaikan. Ia menilai pemerintah juga perlu memberikan kampanye berbahaya bagi perokok.
Hal itu dilakukan sebagai upaya pengendalian konsumsi bisa sesuai dengan yang diharapkan.
Salah satu persoalan yang turut membayangi adalah argumen bahwa kenaikan cukai justru mendorong peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Hempri berpandangan bahwa faktor penyebabnya tidak tunggal.
“Saya kira merebaknya rokok ilegal tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan cukai legal,” ujarnya.
Koordinasi antar lembaga yang masih lemah dalam melakukan pengawasan disebutnya juga menjadi persoalan. Selain itu, penegakan hukum nilainya belum berjalan dengan baik.
“Misalnya tentang pengawasannya, bagaimana koordinasi antara Bea dan Cukai, penegak hukum, lembaga peradilan, maupun lembaga kesehatan,” terangnya.
Selain itu, ia juga menilai saat ini kesejahteraan petani dan buruh rokok masih terabaikan sering dianggap menjadi alasan penolakan kenaikan cukai.
Disebutnya, kontribusi petani kepada industri rokok berbanding terbalik dengan kesejahteraan ekonomi yang didapatkan.
“Meski dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, para petani tetap setia menanam tembakau karena dianggap sebagai berkah,” tuturnya.
Selain faktor budaya, ditambah kurangnya pendampingan pemerintah, disebutnya membuat sulitnya mewujudkan petani tembakau beralih ke profesi lain.
Karena itu, ia ingin agar pemerintah tidak melihat isu cukai semata dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial, budaya, dan kesehatan.
“Melalui analisis multidimensi, sosial, kesehatan, ekonomi, dan budaya, diharapkan muncul solusi yang menjadi jalan tengah terbaik,” pungkas Hempri. (Hadid Husaini)
