Bantul, kabarerdepan.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat bisa memiliki rumah layak huni.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri gelar perkara permasalahan perumahan rakyat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (9/11/2025).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga perbankan, termasuk BTN dan BPD DIY.
“Kita ingin membuat skema supaya asisten rumah tangga, tukang bakso, sampai tukang becak bisa punya rumah. Kita ingin yang tidak punya gaji pun tetap bisa punya rumah,” ujar Maruarar.
Program Kepemilikan Rumah
Menurutnya, percepatan pelayanan menjadi kunci agar program kepemilikan rumah berjalan efektif. Ia meminta seluruh pihak, termasuk perbankan dan pengembang, memperkuat koordinasi untuk mempermudah akses kredit dan permodalan rakyat.
“Pemerintah harus cepat melayani rakyat. Kalau lambat, masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah warga juga menyampaikan langsung kendala mereka. Salah satunya Nuning, pengusaha camilan yang masih harus merawat suami dan anaknya yang sakit.
Menteri PKP Minta Bank Aktif
Mendengar cerita tersebut, Menteri PKP Maruarar meminta perbankan untuk lebih aktif menyalurkan modal usaha tanpa prosedur berbelit.
Selain bagi masyarakat, Maruarar juga menekankan pentingnya dukungan permodalan bagi para developer agar proyek perumahan rakyat dapat berjalan lancar.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa angka pembangunan rumah layak huni meningkat signifikan tahun ini.
Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Biasanya rumah subsidi FLPP hanya 200 ribu, sekarang bisa 350 ribu unit. Artinya meningkat hampir dua kali lipat,” ujar Qodari.
Meski anggaran masih terbatas, pemerintah disebut terus mengupayakan tambahan pembiayaan agar program perumahan nasional bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Pemerintah akan mencari cara agar rakyat kecil tidak hanya bisa bermimpi, tetapi benar-benar punya rumah sendiri,” tutup Maruarar. (Hadid Husaini)
