Bekasi, Kota Bekasi- Bapemperda DPRD Kota Bekasi memberikan sorotan terhadap draf Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
Bapemperda menekankan pentingnya penyusunan Raperda yang cermat dan berbasis analisa fiskal yang kuat, guna menghindari beban pada APBD Kota Bekasi akibat suntikan modal.
Samuel Sitompul, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Bekasi, mempertanyakan landasan penyusunan naskah akademik Raperda, khususnya mengenai penentuan modal dasar dan modal yang akan disetor ke BUMD.
“Naskah akademik ini seharusnya menjadi dasar pembentukan perda. Banyak pertanyaan muncul terkait modal dasar dan setoran modal. Kami perlu tahu apa yang menjadi landasan agar pembahasan selaras,” ucapnya Rabu (05/11/2025).
Fiskal Kota Bekasi
Ia menambahkan, penting untuk memastikan adanya analisa fiskal keuangan daerah yang sesuai. Hal ini agar Raperda tidak terkesan dibuat tanpa pertimbangan yang matang.
Samuel mengingatkan agar penyertaan modal tidak semata-mata menjadi solusi untuk menutupi kerugian operasional BUMD. Ia khawatir suntikan modal hanya akan menambal defisit tanpa memberikan dampak positif jangka panjang terhadap PAD.
“Kekhawatiran saya adalah modal dasar yang disertakan hanya akan digunakan untuk menutupi kerugian. Ini tentu tidak akan membantu kondisi fiskal daerah,” katanya.
Menurutnya, kejelasan tanggung jawab hukum diperlukan jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan bisnis.
“Sebaiknya ditambahkan analisa pertanggungjawaban direksi. Harus jelas ke mana modal dasar dan setoran modal dialokasikan, serta apakah kegagalan usaha murni karena kerugian bisnis atau ada aspek hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan disatukan menjadi satu Perda yang mencakup seluruh BUMD di Bekasi, Bapemperda menekankan pentingnya penyempurnaan naskah akademik yang sedang disusun oleh tim akademisi dari Universitas Bina Nusantara (Binus) Bekasi. (Yanso)
