Pastikan Keamanan Bangunan, Pemkot Surabaya dan ITS Sisir Pondok Pesantren

Avatar of Jurnalis: Husni
Pemkot Surabaya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau salah satu pondok pesantren di Surabaya. (Husni Habib/Kabarterdepan.com)

Surabaya, Kabarterdepan.com  – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melakukan pengecekan langsung bangunan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pahlawan, Senin (27/10/2025).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan mengingat banyaknya jumlah pondok pesantren, pihaknya memecah tim untuk disebar ke berbagai titik di Kota Surabaya. Salah satu lokasi yang dituju adalah wilayah Ndresmo yang merupakan pusat pondok pesantren di Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Dirinya di dampingi oleh tim ITS melihat bangunan pondok pesantren satu per satu. Tidak hanya itu dirinya juga memeriksa persyaratan administrasi yang dimiliki oleh pondok pesantren salah satunya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Jadi di Surabaya ini ada kurang lebih 1.100 pondok pesantren. Kita pecah ya tim ini. Ada yang ada di Ndersmo, ada yang di titik-titik lainnya,” kata Eri, Senin (27/10/2025).

Eri menambahkan semua pondok pesantren yang ada di Kota Surabaya telah memiliki IMB. Namun seiring berjalannya waktu dirinya ingin memeriksa apakah terdapat perubahan bangunan sejak IMB diterbitkan. Hal ini perlu menjadi perhatian lantaran dengan berubahnya fisik bangunan, maka IMB juga harus diperbarui.

“Jadi yang sekarang yang kita lihat itu adalah IMB-nya bentuknya sama enggak dengan kondisi bangunan yang ada. Oh, biyen umpamane sak lantai setengah saiki di rong lantai. Opo ada tiga lantai, itu kita cek,” tambahnya.

Pemkot Surabaya Siapkan Anggaran

Jika ternyata ada perubahan struktur pada bangunan maka Pemkot Surabaya akan memfasilitasi dengan memperbarui IMB. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan membantu renovasi bangunan pondok pesantren yang dinilai mmebutuhkan perbaikan. Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran lewat APBD dan bantuan dari berbagai pihak.

“Karena ini menjadi kewenangan kami pemerintah Kota Surabaya, maka kami akan koordinasi dengan Kemenag untuk memberikan bantuan terkait dengan penguatan struktur,” paparnya.

“Tapi yang pasti sebagai pemerintah Karena ini ada di dalam Kota Surabaya, maka kita akan sampaikan juga kepada DPRD untuk menggunakan dana APBD,” pungkasnya.

Responsive Images

You cannot copy content of this page