Sampang, kabarterdepan.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Komunikasi Masyarakat Sampang (Forkamasa) bersama sejumlah warga berlangsung menegangkan, setelah massa memprotes dugaan pemotongan dan penyelewengan bantuan sosial Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Sampang.
Dalam orasi yang disampaikan Forkamasa, mereka mengecam keras dugaan pemotongan bansos senilai Rp1,5 juta per penerima manfaat yang diduga dikurangi antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu oleh oknum di lapangan, termasuk yang disebut-sebut melibatkan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang.
Aksi yang sedianya digelar di depan kantor Dinsos PPPA Sampang akhirnya dialihkan ke arah selatan sejauh sekitar 150 meter, dengan alasan lokasi dinas tersebut berada tepat di depan RSUD Sampang, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan rumah sakit.
Namun pengalihan lokasi itu justru menimbulkan protes dari beberapa masyarakat setempat, karena titik baru yang digunakan berada di depan Klinik Ibu dan Anak Adinda di Jalan Rajawali 32 Sampang.
Warga menilai pemindahan tersebut tidak tepat, lantaran bisa mengganggu pasien dan aktivitas pelayanan kesehatan di klinik tersebut.
“Saya apresiasi anak muda yang kritis seperti para pendemo yang ingin menyuarakan keadilan bagi rakyat miskin, bukan mengganggu fasilitas kesehatan mana pun. Tapi kami juga heran kenapa justru diarahkan ke depan klinik,” ujar Andi saat diwawancarai kabarterdepan.com, Kamis (23/10/2025).
Pemotongan Bansos
Dalam pernyataannya, Forkamasa menegaskan bahwa pemotongan bansos bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi bentuk kejahatan moral dan sosial yang merampas hak rakyat miskin.
Mereka menuntut agar semua oknum yang terlibat ditangkap dan diadili, serta meminta Kepala Dinsos PPPA Sampang dicopot jika terbukti lalai atau membiarkan praktik tersebut.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran bansos P3KE, memulihkan hak-hak penerima manfaat secara penuh, dan membuka kanal pengaduan publik agar warga dapat melapor tanpa takut diintimidasi.
FORKAMASA juga menyerukan reformasi total sistem pendataan dan distribusi bansos, agar tidak dimonopoli oleh kepentingan politik atau elite daerah.
Aksi berakhir dengan damai, namun massa berjanji akan kembali turun ke jalan jika pemerintah daerah tidak segera menindaklanjuti dugaan penyelewengan bansos tersebut. (Fais)
