72 Persen Desa Sudah Berprogres, KDMP Blora Fokus Tuntaskan Kendala Lahan

Avatar of Redaksi
KDMP
Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono meninjau pembangunan KDMP. (Foto: Kodim 0721/Blora)

Blora, Kabarterdepan.com – Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, memaparkan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora.

Dari total 295 desa yang menjadi sasaran program, saat ini sebagian besar telah memasuki tahap progres pembangunan.

“214 dari 295 desa sedang berprogres, kita kemarin dengan pak bupati juga sudah ke Agrinas di Jakarta minggu lalu melaporkan progres kita,” ujar Letkol Inf Agung Cahyono, rabu (29/1/2026).

Ia menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hingga kini, progres pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 72 persen dari total desa yang direncanakan.

“Ya sudah cukup bagus karena sudah 72 persen dari total desa yang harus dibangunkan. Dari 214 itu yang sudah jadi sekarang 4 yaitu di Desa Jati, Gembyungan Randublatung, Karangboyo Cepu, dan Kemantren Kedungtuban itu sudah jadi,” jelasnya.

Meski demikian, Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Evaluasi terus dilakukan untuk desa-desa yang tidak memiliki aset desa maupun aset negara.

“Kalau untuk evaluasi, kita tetap mengejar lahan-lahan yang memang terkendala dalam arti di desa tidak memiliki aset atau tidak punya aset milik negara,” katanya.

Sebagian desa, lanjutnya, mengajukan penggunaan lahan Perhutani. Pengajuan tersebut telah tercatat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten.

“Sebagian memang ada yang mengajukan lahan Perhutani. Itu tercatat di kami dan para kades sudah bersurat ke Dinas PMD berjumlah sekitar 36,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kondisi khusus di wilayah Kecamatan Kradenan.

“Mungkin ada lahan ataupun desa yang tidak punya aset sama sekali seperti di Kradenan nanti yang terpetakan adalah Nginggil dan Ngraho karena terkena dampak Bendungan Karangnongko. Itu pasti tenggelam dan tidak mungkin dibangun di situ,” terangnya.

Permasalahan tersebut, menurut Agung, telah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten karena belum ada kepastian lokasi pengganti.

“Itu sudah kita laporkan juga. karena juga masih belum ada solusi apakah lokasi kopdesnya di mana nanti itu dari pemkab,” tambahnya.

Tersisa 81 KDMP Masih Dalam Pendampingan

Saat ini, tersisa 81 desa yang masih akan mendapatkan pendampingan.

“Kita tinggal 81 desa yang nanti akan kita bantu,” ujarnya.

Ia berharap seluruh proses, termasuk penyelesaian kendala lahan, dapat dirampungkan pada Maret mendatang.

“Untuk target penyelesaian seluruhnya, harapannya bulan Maret termasuk kendala-kendala terkait penyediaan lahan sudah selesai,” katanya.

Namun demikian, Dandim tidak menutup kemungkinan adanya sedikit keterlambatan.

“Ya mungkin agak molor sedikit karena time line-nya dari Kemenkop itu sekitar Maret akan di-launching nasional,” pungkasnya. (Rengga)

Responsive Images

You cannot copy content of this page