Blora, Kabarterdepan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tengah menyiapkan langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dengan mengajukan program pemberdayaan masyarakat ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Program Pemberdayaan Masyarakat Fokus pada Desil 1-4
Upaya ini dilakukan karena kebutuhan program serupa belum dapat tertampung dalam APBD 2026, khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora.
Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menjelaskan bahwa kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4 tetap menjadi fokus pemerintah daerah.
Targetnya jelas yaitu mendorong mereka naik ke desil 5 ke atas agar keluar dari kategori miskin. Ia menyebut bahwa dukungan dari Kemensos sangat penting, terlebih kementerian juga memiliki program pemberdayaan sejenis.
“Dari Pak Menteri juga ada program pemberdayaan masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat naik ke desil 5 ke atas sehingga keluar dari data kemiskinan,” kata Luluk, Rabu (26/11/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Blora menunjukkan bahwa posisi desil masyarakat setiap periode terus berubah. Berdasarkan perhitungan Dinsos, terdapat sekitar 400 ribu jiwa atau kurang lebih 100 ribu kepala keluarga (KK) yang masih berada di desil 1 sampai 4.
“Totalnya sekitar 400 ribu jiwa, jadi kira-kira ada 100 ribu KK yang masih berada di desil 1 hingga 4,” jelasnya.
Luluk menegaskan bahwa bansos bukan solusi jangka panjang. Karena itu, program pemberdayaan yang diusulkan diarahkan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
Berbagai bidang usaha disiapkan untuk dipilih masyarakat, mulai dari usaha laundry, toko kelontong, peternakan, hingga jenis usaha lain yang mereka minati.
“Kami mengusulkan beberapa program pembinaan masyarakat desil 1 hingga 4, khususnya di bidang kewirausahaan,” ujarnya.
Mekanisme Pelaksanaan Program
Dalam mekanismenya, Pemkab Blora hanya sebagai pengusul program. Selanjutnya, Kemensos akan turun langsung melakukan survei kepada calon penerima manfaat serta menjadi pihak yang menyalurkan bantuan.
Sementara itu, warga pada desil 5 yang banyak masuk kategori PBI BPJS tetap tidak menjadi sasaran program ini.
Luluk menambahkan bahwa pemerintah berencana melakukan grand check ulang terhadap penerima bantuan agar data semakin tepat sasaran.
Ia memberi gambaran bahwa bantuan nantinya dapat berupa sarana pendukung usaha, seperti rak, etalase, atau kulkas bagi pelaku usaha toko kelontong.
“Bantuan itu nantinya ada dukungan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (Rengga)
